BENTUK NEGARA, BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN

 

MENGENAL PERBEDAAN

BENTUK NEGARA, 

BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN

 

BENTUK NEGARA

Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), bahwa bentuk suatu negara dapat dibedakan menjadi 2, yakni negara kesatuan dan serikat (federal).

Sebuah negara disebut memiliki bentuk  kesatuan  Ketika kedaulatan negara bersifat tunggal atau terpusat dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian.Dalam sebuah negara berbentu Kesatuan, Kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah Pusat, sedangkan pemerintah daerah masih tunduk kepada kekuasaan pemerintah pusat. Beberapa contoh dari negara yang mempunyai bentuk kesatuan diantaranya Indonesia, Spanyol, Jepang, Mesir, China, Yunani, Korea Selatan dan Vietnam

Sedangkan yang disebut dengan Negara serikat (federal) apabila Kedaulatan Pemerintah di negara serikat atau federal berasal dari negara bagian. Di mana sebagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal. Sehingga pada hakikatnya kedaulatan berada pada negara bagian. Contoh negara yang berbentuk serikat seperti Amerika Serikat, India, dan Jerman. Ciri-ciri negara serikat, yakni: Mempunyai lebih dari satu kepala negara Memiliki lebih dari satu konstitusi Memiliki lebih dari satu kabinet Memiliki lebih dari satu lembaga perwakilan.

BENTUK PEMERINTAHAN

Bentuk pemerintahan negara dapat dibedakan ada beberapa jenis, yakni otokrasi, oligarki, monarki dan republik.

Otokrasi adalah negara yang diperintah dengan kekuasaan tunggal seperti raja atau diktator yang tidak dapat di ganggung gugat.

Oligarki Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.   

Monarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang seorang raja atau kaisar. Pada sistem pemerintahan tersebut biasanya akan berlangsung sepanjang hayat sang raja, ratu, atau sultan. Selanjutnya akan digantikan oleh penerusnya yang berasal dari keluarga kerajaan.

Republik adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum.

Dalam buku Bentuk Negara dan Pemerintah RI (2010) karya Muh. Nur El Ibrahim, jika kita berbicara mengenai bentuk negara maka tengah membicarakan bagaimana sifat atau hubungan antara kekuasaan pusat saat berhadapan dengan daerah. Hubungan seperti itu disebut pula sebagai hubungan vertikal, artinya pusat yang diasumsikan berada di atas daerah. 

SISTEM PEMERINTAHAN

Secara umum, ada tiga sistem pemerintahan yang pernah diterapkan di Indonesia: Sistem Parlementer, Sistem Presidensial,

Sistem parlementer adalah salah satu sistem pemerintahan yang pertama kali diterapkan di Indonesia, khususnya pada era pasca kemerdekaan (1945-1950) dan masa Demokrasi Liberal (1950-1959). Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif dan legislatif saling berhubungan erat, di mana pemerintah (kabinet) dibentuk oleh parlemen.

Ciri-ciri Utama Sistem Parlementer:

• Eksekutif Bertanggung Jawab kepada Parlemen: Perdana Menteri yang memimpin pemerintahan bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Jika kabinet kehilangan dukungan dari mayoritas parlemen, mereka harus mundur atau digantikan.
• Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Terpisah: Presiden atau Raja (sebagai kepala negara) memiliki peran seremonial, sedangkan kepala pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen.
• Pemerintahan yang Lebih Fleksibel: Karena adanya kontrol dari parlemen, pemerintah bisa dibubarkan jika terjadi krisis politik atau ketidakpercayaan dari parlemen.

Contoh di Indonesia:

Pada periode 1945-1959, Indonesia menerapkan sistem parlementer. Namun, sistem ini sering kali dihadapkan pada instabilitas politik karena sering terjadinya pergantian kabinet dan lemahnya dukungan koalisi.

Sistem presidensial mulai diterapkan di Indonesia setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dimana Presiden Soekarno mengembalikan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, dan Indonesia resmi beralih ke sistem presidensial. Dalam sistem ini, terdapat pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Ciri-ciri Utama Sistem Presidensial:

• Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan: Presiden memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan roda pemerintahan dan sekaligus berperan sebagai kepala negara. Ia bertanggung jawab atas kebijakan negara dan tidak bergantung langsung pada dukungan dari parlemen.
• Pemilihan Presiden Secara Langsung: Presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang berlangsung setiap lima tahun, memberikan legitimasi langsung dari rakyat.
• Pemisahan Kekuasaan yang Jelas: Kekuasaan eksekutif (presiden), legislatif (DPR), dan yudikatif (MA) berada pada institusi yang terpisah, dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. DPR berfungsi sebagai pengawas terhadap kebijakan eksekutif tanpa bisa menjatuhkan presiden.
• Masa Jabatan Tetap: Presiden menjabat untuk jangka waktu tertentu (lima tahun) dan tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen kecuali melalui proses impeachment atas pelanggaran hukum berat.

Contoh di Indonesia:

Sistem presidensial masih digunakan di Indonesia hingga saat ini, di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat. Contoh penerapannya adalah pemilu presiden yang berlangsung setiap lima tahun, seperti yang terjadi pada 2014, 2019, dan 2024 mendatang.

Terimakasih telah membaca artikel diatas, semoga memahami perbedaan antara Bentuk negara, bentuk Pemerintahan dan Sistem pemerintahan, sehingga mampu menempatkan ketiga istilah tersebut dengan tepat.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN SUATU NEGARA

Penerapan suatu sistem pemerintahan negara biasanya sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama

1. Faktor sejarah pembentukan negara

Dapat kita mengambil contoh pada negara-negara yang lahir setelah Perang Dunia I maupun Perang Dunia II, mereka mempunyai keterkaitan yang cukup kuat dengan negara yang pernah menduduki atau menjajah wilayah negara tersebut. Keterkaitan ini dapat kita lihat berdasarkan kesamaan penerapan sistem pemerintahan. Misalnya Perancis, pernah menduduki Kamerun, Chad, Kaledonia Baru, Kamboja, Republik Afrika Tengah, Aljazair dan Burundi. Semuanya negara tersebut menggunakan sistem Parlementer, yang tentunya sama  seperti Perancis. Inggris menggunakan sistem parlementer  sama  digunakan oleh negara   oleh negara jajahannya yaitu : Kanada, Afrika Selatan, Selandia Baru, Australia, India dan Malaysia. Rusia/ Uni Soviet dengan sistem Presidensiil  yang sama dengan Kuba, Korea Utara, Vietnam RRC, Ukraina dan Bulgaria. Hal yang sama terjadi pada Spanyol yang menggunakan sistem Presidensiil , sama dengan bekas jajahannya yaitu Argentina, Bolivia, Chili, Ekuador, dan Guatemala

2. Factor idiologi

Ada dua idiologi yang sering  diterapkan oleh banyak negara di dunia yaitu idiologi : Liberalisme dan Idiologi Komunisme. Kedua idiologi ini disokong oleh dua negara besar yaitu Uni Soviet yang menerapkan Idiologi Komunisme dan Amerika Serikat yang menyokong idiologi Liberal. Kedua jenis idiologi ini pernah membawa kedua negara tersebut dalam sebuah “Perang Dingin” dan berkahir Ketika Uni Soviet bubar pada tahun 1989.  Idiologi yang Liberal yang diterapkan Amerika Serikat diikuti oleh Inggris, Perancis, Italia, Kanada, Australia, Jerman, Korea Selatan dan lain-lain. Negara- negara tersebut menggunakan sistem Presidensiil atau Parlementer dengan dengan lebih dari satu partai . Sedangkan  Idiologi Kumunisme yang dianut oleh Uni Soviet sama denga yang diterapkan di negara Kuba, Korea Utara, Vietnam, RRC Ukraina, Yugoslavia, Bulgaria dan lain-lain. Sistem pemerintahan yang digunakan adalah Presidensiil dengan Partai Tunggal yaitu Partai Komunis

 

 

SAATNYA MEWASPADAI SERANGAN SIBER

DAMPAK NEGATIF INTERNET

SAATNYA MEWASPADAI SERANGAN SIBER

Oleh : Irfan Dwi Putranto

 Di abad ke 21 perkembangan teknologi Informasi berkembang dengan sedemikian pesat. Perkembanagan tersebut tentunya mendatangkan peluang sekaligus tantangan bagi suatu negara. Salah satu pemicu dari Pesatnya perkembangan teknologi tentunya adalah ditemukanya jaringan Internet . Internet yang dulu hanya merupakan gaya hidup , saat ini sudah beralih menjadi sebuah kebutuhan manusia. Hampir semua kebutuhan hidup manusia saat ini   dipenuhi menggunakan jaringan Internet. Mulai dari komunikasi sampai  aktualisasi diri. Berbagai aplikasi pemenuhan kerbutuhan hidup manusia seperti transportasi,  e-commerce, permainan, hiburan , bisnis, bahkan persoalan politik  dipenuhi menggunakan jaringan Internet

Kewajiban Pemerintah berkaitan penggunaan Internet

 Pemerintah sebagai pemegang regulasi tentunya mempunyai kekuasaan untuk mengatur penggunaan Internet tersebut, sebab penggunaan jaringan Internet oleh warganegara harus dilakukan dengan bertanggung jawab dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip nilai Pancasila. Salah satu Upaya yang sudah ditempuh oleh pememrintah RI dalam mengatur penggunaan Jaringan Internet tersebut  adalah melalui diterbitkannya beberapa aturan hukum. Aturan hukum yang  berkaitan dengan penggunaan jaringa Internet di Indonesia diantaranya adalah Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik ( UU ITE ) yang kemudian disempurnakan melalui UU nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE. Adapula UU nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Selain sebagai pembuat regulasi , pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk melindungi keamanan data warganegara yang tersimpan melalui jaringan internet tersebut. Beberapa kali telah terjadi peristiwa  berkaitan dengan upaya fihak lain untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem computer, jaringan internet maupun sumber daya lainnya. Serangan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencuri, mengubah atau menghancurkan data, Upaya tersebut dikenal dengan istilah serangan Siber.

Negara yang mendapatkan Serangan Siber

Pada 2022, perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Australia, Optus, diretas. Hal ini mengakibatkan pencurian data pribadi sedikitnya 10 juta warga Australia, berupa nomor identitas, alamat rumah, paspor, hingga nomor telepon. Sebagian data itu kemudian ditemukan dijual di pasar gelap internet (dark web). Rangkaian peretasan itu membuat publik Australia geram. Namun, berbeda dengan negara lain yang membiarkan kegeraman publik berlalu tanpa pembenahan, parlemen dan pemerintah Australia dengan cepat melakukan perubahan. Saat ini, UU Privasi Australia memungkinkan pemerintah menjatuhkan denda hingga maksimal 50 juta dollar Australia (Rp 545 miliar) terhadap perusahaan yang dinilai tak melakukan perlindungan data publik. Ini jumlah denda yang tak main-main. Tujuannya, setiap perusahaan yang pernah meminta data pribadi publik di Australia juga harus berkomitmen dan bertanggung jawab menjaganya dari peretasan

Salah satu negara terkuat dalam keamanan siber saat ini adalah Estonia. (IRENE SARWINDANINGRUM dalam Sari Kompas ID ) . Selama bertahun-tahun negara itu menduduki peringkat lima besar dalam aneka indeks keamanan siber. Dalam Indeks Keamanan Siber Nasional (NCSI) terbaru, Estonia berada di peringkat keempat. Pada 2023, negara di Eropa bagian utara itu berada di peringkat ketiga. Sebagai perbandingan, Indonesia berada di peringkat ke-49 pada 2023. Pada 27 April 2007, Estonia mengalami gelombang serangan siber. Serangan itu terjadi serentak secara nasional. Ini serangan siber pertama yang menyerang sebuah negara dalam skala nasional. Saat itu, layanan daring (online) perbankan dan badan pemerintah lumpuh, tak bisa diakses masyarakat. Hal yang sama terjadi pada situs-situs berita. Warga sulit mencari informasi apa yang sedang terjadi

Dampaknya, warga Estonia tak bisa mengambil uang lewat anjungan tunai mandiri (ATM) dan tak bisa bisa bertransaksi lewat layanan perbankan daring apa pun. Pegawai pemerintah tidak dapat berkomunikasi satu sama lain lewat surat elektronik. Sementara wartawan tak bisa mengunggah berita di media daring. Kejadian tersebut merupakan tonggak bagi Estonia untuk berbenah. Pemerintah Estonia merancang sebuah sistem keamanan siber yang begitu rumit dan rinci, yang hingga sekarang terus dikukuhi dan dikembangkan. Satu dekade kemudian, Estonia sudah berhasil membangun sistem keamanan siber yang andal.

Hikmah dan upaya yang harus diambil dari musibah Serangan Siber

Pemerintah RI harus mampu mengambil pelajaran dari peristiwa serangan siber yang pernah dialami Estonia. Belajar dari Estonia, Pemerintah RI perlu menempuh beberapa upaya untuk melindungi keamanan sistem jaringan Internet dai serangan Siber.

Salah satunya adalah dengan membangun pasukan siber secara masif. Para pakar keamanan siber terkemuka  dilatih oleh Kementerian Pertahanan  RI untuk meningkatkan keamanan siber negara.  Demi keamanan, identitas mereka bahkan dirahasiakan.  Pemerintah juga  mendirikan Otoritas Informasi Negara  yang bisa di bawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Digital RI atau Kementerian Pertahanan. Lembaga ini bertugas mengidentifikasi serangan, menangani, dan melakukan langkah antisipasi. Salah satunya, secara berkala, tim  akan menyerang situs-situs pemerintahnya sendiri untuk menguji ketahanannya dari serangan siber dari setiap situs tersebut. Selain itu Langkah lain adalah melalui penerapkan Standar Keamanan Informasi  bagi banyak organisasi  di  Indonesia. Hal ini sebagai pendekatan sistematis untuk menjaga ekosistem digital negara. Berikutnya, menciptakan sistem deteksi dan perlindungan intrusi siber, mulai dari menggalang kerja sama dengan lembaga publik dan swasta, membangun pasukan ahli ketahanan siber, hingga memberikan pendidikan  sadar serangan siber pada warganegara.

Belajar dari musibah serangan siber dari negara lain,   sebagai sebuah bangsa yang menhargai perkembangan reknologi namun tetap  menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serangan siber justru menjadi tamparan yang menyadarkan untuk berbenah. Semoga !

Gramedia Toko Buku Terbesar

  

SAATNYA INDONESIA BERDAULAT PANGAN

 SAATNYA INDONESIA BERDAULAT PANGAN

Oleh : Irfan Dwi Putranto 

 

Pemerintah Indonesia menghentikan impor beras mulai tahun 2025. Ini merupakan kabar gembira sekaligus tantangan bagi  Indonesia yang sejak dulu dikenal sebagai negara Agraris. Sebuah kebijakan Pemerintahan Prabowo yang terasa sangat populis. Maka, dibutuhkan perhatian, kerja keras dan kecerdasan dalam menyikapi kebijakan pemerintah tersebut. Jika mengalami kesuksesan maka Indonesia berhasil mewujudkan tekadnya sebagai negara agraris yang, mempunyai kedaulatan pangan. Untuk mewujudkan niat baik tersebut diperlukan Indonesia memerlukan sejumlah fasilitas pendukung. Sebagai negara yang kaya sumber daya alam tentunya tidaklah sulit mewujudkan cita-cita luhur tersebut.

Usai Rapat Terbatas bidang pangan Provinsi Jawa Tengah, di Semarang ( 31/12 ) Menteri Koordinator Bidang pangan Zulkifli Hasan  menegaskan tentang Keputusan pemerintah untukl menghentikan Impor beras mulai tanggal 1 Januari 2025. Rapat yang dihadiri oleh Menko dan Wamenko Perdagangan RI,  Plt. Gubernur Jawa Tengah tersebut juga dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden  meminta kepada para menterinya untuk tidak cengeng dan  selalu bersikap Optimis, sebaliknya beliau mengajak  semua fihak untuk bersemangat dan bekerja keras demi terwujudnya Kedaulatan pangan

Selain beras, pemerintah juga menghentikan impor sejumlah komoditas yang lain. Jagung untuk pakan ternak, gula untuk konsumsi, serta Impor garam merupakan beberapa komoditas yang diupayakan berswasembada. Pemerintah juga menyetujui kenaikan Harga Pembelian Pemerintah ( HPP) untuk Gabah dan Harga Acuan Pembelian (HAP ) untuk jagung. Hal tersebut tentu saja merupakan kabar gembira bagi para petani. harga gabah disepakati naik dari 6 ribu rupiah menjadi 6500 rupiah demikian pula dengan harga Jagung naikdari 500 menjadi 5500 rupiah

Kedaulatan Pangan menjadi cita- cita luhur para pendiri bangsa Indonesia. Dalam peringatan 17 Agustus 1964, mendiang Presiden Soekarno mengemukakan KOnsep Trisakti yang berisi Tigacita-cita pendiri bangsa, yaitu berdikari dalam bidang Politik , berkepribadian dalam budaya, serta mewujudkan kemandirian di bidang Ekonomi. Untuk mencapai Konsep Kemandirian Ekonomi, salah satunya melalui swasembada pangan. Walauppun konsep kemandirian Ekonomi tidak terbatas pada Kemandirian pangan, namun masih ada kebutuhan mendasar yang lain seperti sandang dan papan serta pendidikan dan kesehatan

Kebijakan pemerintah  yang berfihak kepada petani melalui konsep kemandirian pangan sudah dimulai, selanjutnya tinggal tiap daerah yang menjadi lumbubg pangan nasional harus merasa bertanggung jawab besar untuk  mempercepat dan mensukseskan swasembada pangan. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan sudah seharusnya membuat aturan aturan mengenai tata niaga beras dan komoditas pangan lainnya yang disetop impornya. sedangkan daerah  yang menjadi lumbung pangan nasional  memerlukan daya dukung  Infrastruktur untuk mempercepat suksesnya swasembada pangan. dengan penyiapan bibit unggul, sumber daya yang baik dan regulasi tata niaga yang tepat, bukan mustahil kemandirian pangan segera terwujud , karena dibutuhkan komitmendari semua fihak yang terkait dengan tujuan mulia ini.

   

DAMPAK IPTEK -POLITIK

 

Pengaruh Positif Kemajuan IPTEK di Bidang Politik

 

 Jakarta - Kemajuan IPTEK  akan membawa pengaruh positif, termasuk di bidang politik.   Contoh implementasinya  tentu tak hanya merujuk pada kegiatan kampanye  dan sidang Paripurna DPR saja.
Menurut KBBI, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)  merupakan  ilmu yang mempelajari mengenai berbagai informasi dan pengetahuan terkait teknologi. Contoh kongretnya ketika kita membicarakan jangkauan internet yang mampu menjangkau hingga pelosok tanah air dan alat komunikasi yang bisa mengaksesnya.
IPTEK memungkinkan masyarakat mengakses segala hal terkait politik. Dengan peluang ini, efek positif IPTEK pada politik dikutip dari techbaji.com adalah : 

1. Sumber Informasi
Dampak positif paling besar dari teknologi terhadap politik adalah melimpahnya sumber informasi yang tersedia. Informasi memainkan peran penting dalam menjalankan kampanye politik.
Menjelang pemilu, calon pemilih bisa mendapatkan informasi instan tentang kandidat pemimpin, rekam jejaknya atau track record, mengecek profilnya,  prestasi serta kemampuanya, dan informasi lain yang dibutuhkan sebelum memilihnya.

2. Mencari Tahu Calon Pemilih
Selain bagi masyarakat, kemajuan IPTEK di bidang politik juga bermanfaat bagi kandidat  pemimpin. Kandidat yang berkompetisi bisa mencari tahu siapa konstituen yang berpotensi dan akan memilihnya kelak.
Kandidat bisa mengetahui profil pemilih, informasi singkat tentang mereka, kelompok usia, dan minat politiknya. Kandidat selanjutnya bisa menentukan strategi kampanye, visi misi, dan program kerjanya ketika terpilih nanti.

3. Meningkatkan Kesadaran Pentingnya Politik
 Sebagian masyarakat memandang, Politik cenderung dipandang sebagai sesuatu yang membuat orang apatis berkonotasi negatif, dan hanya buang waktu, terutama para generasi muda. Pandangan ini berkebalikan dengan fakta, karena politik yang sesungguhnya menggerakkan negara.
Semua informasi hasil dari kemajuan IPTEK dapat mengubah pandangan generasi muda. Selanjutnya mereka tak enggan lagi memberikan suara, atau melakukan politik praktis dengan dewasa dan bertanggung jawab.

4. Model Strategi Kampanye
Dampak lain dari kemajuan IPTEK dalam politik adalah mempermudah penentuan strategi kampanye calon pemimpin maupun Partai Politik. Panggung terbuka dengan banyak orang terlibat bukan lagi pilihan utama. Kampanye  memungkinkan dilakukan di dunia maya, yang juga melibatkan banyak orang.
Kandidat politik bisa memanfaatkan media sosial untuk kampanye. Tentunya dengan konten yang bermanfaat dan meningkatkan wawasan masyarakat. Konten hoaks atau sekadar mengejek kandidat lain jangan dipublikasikan.

5. Kampanye Terfokus
Model kampanye ini bisa dilakukan dengan adanya teknologi pelacakan web, yang merupakan hasil dari kemajuan di bidang IPTEK. Teknologi pelacakan web tersebut  sangat efektif untuk menargetkan siapa calon pemilih dan audiens yang tepat dalam kampanye politik.
Pelacakan web adalah teknologi yang memungkinkan pengumpulan  informasi, aktivitas, dan halaman web yang dikunjungi pengguna di web. Teknologi pelacakan web memungkinkan partai politik mengetahui perilaku pengguna.
Teknologi ini juga dapat mengetahui aktivitas dan arah pemikiran pengguna melalui pelacakan web. Misalnya, ketika seseorang baru saja mengunjungi situs web sebuah partai politik, pelacakan web akan menyarankan halaman dan berita sesuai dengan riwayat dan pola pencarian sebelumnya.

6. Teknologi Untuk Penggalangan Dana
Setiap partai politik memiliki strategi dalam pengumpulan sumbangan dan dana. Penggalangan dana  merupakan salah satu  bagian terberat yang dihadapi oleh partai politik. Adanya perkembangan teknologi membuat  upaya penggalangan dana menjadi semakin mudah mudah.
Dengan teknologi internet dan aksesibilitasnya ke seluruh penjuru dunia. Penggalangan dana bukan masalah besar sekarang. Berbagai pilihan transaksi dan perbankan mobile melaui penyebaran barcode, dll dapat dengan mudah diakses sehingga proses mengumpulkan dana bisa dilakukan setiap saat.

Politik adalah aspek penting dalam kehidupan masyarakat di dunia. Kemajuan teknologi terbukti bermanfaat bagi praktik politik tanah air. Semoga informasi dampak kemajuan IPTEK di bidang politik ini bermanfaat ya.

 
 

PROFESI PALING BANYAK DICARI

 Prediksi  Profesi

Paling Banyak Dicari Tahun 2025

 Oleh: Irfan Dwi Putranto                          

     

 Kemajuan teknologi dan transformasi industri akan semakin bertumbuh pesat di tahun mendatang. Hal tersebut sejalan dengan perubahan kebutuhan pasar kerja yang telah menciptakan peluang kerja baru di berbagai bidang. Pada tahun 2025 membawa peluang besar bagi mereka yang siap beradaptasi dengan tren pasar kerja. Kompetensi di bidang teknologi, kreativitas, dan keberlanjutan menjadi kunci utama untuk meraih kesuksesan. 

Dilansir dari laman Tempo, berikut  merupakan prediksi 10 pekerjaan paling dicari di tahun 2025, menurut World Economic Forum (WEF) :

1. Data Analyst  dan Data Scientist

Yang pertama, pekerjaan yang paling dibutuhkan pada tahun ini adalah pekerjaan sebagai Data Analist dan Data Scientist. Ada sedikit perbedaan antara pekerjaan sebagai Data analyst atau Analisis Data  dan Data Scientist atau Pakar Data. Data Analist mempunyai tugas mengolah data dan menyajikan data yang  sudah disediakan.  sedangkan Data Scientist atau Pakar Data bertugas mencari cara untuk mendapatkan data. Data yang didapatkan oleh seorang Data Scientist kemudian dianalisis untuk digunakan oleh Analis.

2. Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning Specialist

Profesi ini  mempunyai tugas memprogram mesin atau komputer  untuk dapat melakukan pekerjaan dan belajar seperti halnya manusia. Bahkan lebih baik dari hasil pekerjaan manusia. Program ini sering disebut dengan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.

3. Big Data Specialist

Pekerjaan lain yang paling dicari berikutnya pada 2025 menurut WEF yaitu Spesialis Big Data.,  mempunyai tugas memproses sejumlah data dengan volume yang sangat besar,  data tersebut semakin lama tumbuh secara eksponensial .

4. Digital Marketing  dan  Strategy Specialist

Digital Marketing  dan  Strategy Specialist atau spesialis pemasaran dan strategi digital menjadi salah satu pekerjaan yang paling banyak dicari pada 2025 menurut WEF. Adapun tugas spesialis ini adalah menyusun dan menjalankan strategi pemasaran maupun penjualan sebuah produk secara digital.

 5. Process Automation Specialist

Process Automation Specialist atau Spesialis Process Automation merupakan profesi yang paling banyak dicari di masa depan. Profesi ini  mempunyai tugas diantaranya membangun sebuah sistem teknologi untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang berulang secara otomatis sehingga bisa menggantikan pekerjaan manual. Pekerjaan ini sangat penting, karena tentu saja akan membawa keuntungan yang besar dalam sebuah proses produksi karena  menhemat tenaga dan biaya produksi.

6. Business Development Professionals

Business Development atau Pengembang Usaha adalah proses identifikasi jangka panjang untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui pengembangan hubungan, pemasaran, dan pelanggan. Salah satu misi pekerjaan ini ialah mencari strategi agar bisnis perusahaan dapat terus tumbuh dalam jangka panjang.

7. Digital Transformation Specialist

Digital Transformation Specialist atau profesi Spesialis Transformasi Digital merupakan profesi yang  mempunyai tugas diantaranya menerapkan teknologi masa kini dan masa mendatang untuk membuat perusahaan semakin berkembang serta kompetitif. Pekerjaan ini menjadi salah satu profesi yang paling dicari di 2025 nantinya, menurut WEF.

8. Information Security Analyst

Information Security Analyst atau profesi Analis Keamanan Informasi merupakan pekerjaan yang tak kalah pentingnya dalam sebuah perusahaan, di mana seseorang memiliki  tanggung jawab memantau serta melindungi data dan informasi penting milik perusahaan. Analis Keamanan informasi menggunakan perangkat lunak seperti firewall dan program sendirian enkripsi data. Bagaimanapun Data dan Informasi penting sebuah perusahaan merupakan salah satu hal yang sangat berharga dan patut diamankan.

9. Software and Application Developer

Software And Application Developer atau pengembang perangkat lunak dan aplikasi merupakan salah satu  frofesi yang paling  dibutuhkan  pada 2025 . Sesuai namanya, profesi ini bertugas untuk mengembangkan software dan aplikasi.  Mereka yang mempunyai keahlian ini banyak dicari lantaran di masa mendatang penggunaan gadget semakin menjadi kebutuhan utama manusia. Sehingga diperlukan pengembang perangkat lunak dan aplikasi untuk mengimbangi penggunaan teknologi hardware yang  semakin mengalami kemajuan .

10. Internet of  Things Specialist

Internet di masa mendatang akan terus mengalami kemajuan dan perkembangan .Sesuai dengan kebutuhan akan Internet,   maka dibutuhkan mereka yang memiliki keahlian merancang dan membuat peralatan yang terkoneksi dan beroperasi dengan jaringan internet. Internet of Things Specialist atau spesialis hal internet merupakan pekerjaan yang bergerak di bidang ini.

Dengan mengetahui peluang diatas, penting bagi  para siswa dan siapa saja untuk terus mengasah keterampilan dan mempersiapkan diri dengan mengikuti pelatihan atau sertifikasi yang relevan untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja.